Skip to Content

Kemacetan yang Diwariskan



Kemacetan yang Diwariskan – Kegagalan Solusi Transportasi


​(case real, tapi tokoh & lokasi disamarkan)

​Konteks Kasus


Wali Kota Darwin Mahesa memimpin sebuah kota yang berkembang dengan populasi 850.000 jiwa yang mengalami lonjakan kendaraan pribadi sebesar 12% per tahun. Setiap pagi dan sore, ruas jalan utama macet parah, menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp1,6 miliar per hari (berdasarkan data Dishub). Masyarakat dan pelaku usaha mulai menekan Pemkot untuk mencari solusi jangka panjang.

Pada tahun kedua masa jabatannya, Wali Kota meluncurkan program Bus Kota New (BKN) – sistem transportasi massal berbasis bus medium, dengan rute utama dan 6 trayek pengumpan.

Namun, dalam setahun, load factor BKN hanya 17% dari kapasitas. Bus sering kosong, operasional rugi, dan masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi. Sebagian pihak DPRD mulai menyebut proyek ini sebagai “gagal konsep”, dan menolak tambahan anggaran untuk pengembangan terminal dan shelter.

Masalah Utama​


  • Program diluncurkan tanpa kajian mobilitas warga yang komprehensif.
  • Tidak ada white paper atau policy brief yang menjelaskan strategi jangka panjang transportasi kota.
  • Rute dan jadwal bus disusun secara teknokratik oleh dinas, tanpa mempertimbangkan pola harian warga dan insentif nyata untuk berpindah moda

Solusi LKSP: “Kajian & Policy Brief Daerah”


1. Pengembangan Evidence-Based Policy


LKSP masuk dan memulai:

  • Survei mobilitas harian terhadap 2.000 warga di 6 kecamatan padat
  • Observasi rute, waktu tempuh, dan titik-titik bottleneck
  • Pemetaan peta panas (heatmap) berdasarkan jam keberangkatan dan lokasi transit alami warga

Hasil mengejutkan:

  • 63% pengguna kendaraan pribadi mengatakan tidak ada alternatif transportasi “sepraktis dan seaman motor pribadi”
  • 42% pengguna angkot menyatakan lebih memilih ojol daripada naik BKN karena lebih cepat
  • Titik shelter bus berada 300–800 meter dari arus utama pejalan kaki harian — tidak efisien


2. Kajian Kebijakan Transportasi Terpadu​


LKSP menyusun kajian untuk:

  • Konversi BKN menjadi layanan "Park & Ride": warga parkir di batas kota dan lanjut dengan BKN ke pusat
  • Pemberian subsidi insentif pengalihan moda: warga yang berhenti pakai motor dapat insentif e-wallet
  • Kolaborasi dengan platform ojol untuk sistem integrasi tiket multipengguna (bus + ojol)


3. Penulisan White Paper & Policy Brief


LKSP menulis white paper:

“Masa Depan Mobilitas Nirbaya: Integrasi, Efisiensi, dan Konversi Perilaku Warga”, disertai:

  • Rekomendasi rute baru berdasarkan demand
  • Hitungan keekonomian dan potensi subsidi silang
  • Peta roadmap 5 tahun transportasi kota (dari bus → transit feeder → intermoda)

Policy brief ringkas (4 halaman) dibagikan ke DPRD dan pelaku usaha lokal, menunjukkan bahwa investasi tambahan Rp 40 miliar dalam 3 tahun akan menghemat potensi kerugian Rp 700 miliar akibat kemacetan.

Output yang Dicapai


  1. Pemkot mengubah pendekatan: tidak lagi memaksa warga pakai bus, tapi memberi insentif bertahap.
  2. Load factor BKN naik menjadi 38% dalam 6 bulan di rute yang direvisi.
  3. DPRD menyetujui tambahan anggaran untuk pilot project Park & Ride dan shelter terpadu.

Post Analisis: Mengapa Hasil Tidak Maksimal?


1. Perubahan Perilaku Butuh Waktu

Kendaraan pribadi sudah menjadi bagian dari budaya warga. Tidak cukup hanya menyediakan bus, harus ada insentif dan disinsentif yang konsisten.

2. Infrastruktur Pendukung Tidak Serentak

Meski rute direvisi, kondisi shelter masih buruk: panas, minim pencahayaan, tanpa akses difabel. Hal ini tetap jadi hambatan utama bagi lansia dan perempuan dengan anak kecil.

3. Kurangnya Komunikasi Strategis

White paper tidak dijadikan kampanye publik. Padahal narasi publik tentang “transportasi modern” bisa mengubah persepsi warga dan memberi legitimasi politik lebih luas.

Lesson Learnt


  1. Kebijakan transportasi bukan soal membangun fisik, tapi mengubah kebiasaan. Itu tidak bisa dilakukan tanpa peta data dan komunikasi publik yang cerdas.
  2. Policy brief yang kuat bisa meyakinkan parlemen dan swasta untuk ikut investasi, asalkan didukung data dan proyeksi keekonomian.
  3. Infrastruktur tanpa perilaku adalah proyek kosong. Setiap perubahan kebijakan harus mengantisipasi faktor manusia, bukan hanya hitungan teknis.

Penutup


Kasus ini mengajarkan bahwa solusi mobilitas tidak bisa dibangun hanya dengan bus dan jalan. Ia membutuhkan strategi yang menyentuh pikiran dan kebiasaan warganya. LKSP hadir sebagai partner kepala daerah dan anggota dewan untuk merancang, menjelaskan, dan memperjuangkan kebijakan berbasis bukti, yang berpihak pada rakyat sekaligus punya nilai politik strategis.